Pemkot Metro Gelar Sosialisasi Perwali No. 15 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas ASN
Majalah Metro– Pemerintah Kota Metro mengambil langkah strategis dalam membangun profesionalisme birokrasi melalui penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro pada Selasa (23/09/2025) ini menandai komitmen pemkot dalam menciptakan keseragaman dan ketertiban berpakaian bagi seluruh ASN .
Acara yang dibuka langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Metro, Dr. Suwandi, ini menekankan bahwa penampilan ASN bukanlah persoalan sepele. Melainkan bagian penting dari wajah pelayanan publik yang mencerminkan profesionalisme birokrasi secara keseluruhan.
“Pemerintah Kota Metro berkomitmen menciptakan demokrasi yang solid, akuntabel, serta berlandaskan regulasi. Termasuk di dalamnya aturan tentang pakaian dinas ASN,” tegas Suwandi dalam sambutannya .
Latar Belakang dan Maksud Diadakannya Sosialisasi
Sosialisasi Perwali No. 15 Tahun 2025 ini diselenggarakan dengan tujuan utama menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam berpakaian bagi ASN. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Metro untuk menguatkan identitas dan wibawa aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah .
Dr. Suwandi menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini ditujukan agar seluruh ASN memahami dengan jelas jenis pakaian, atribut, dan kelengkapan yang wajib dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang komprehensif diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan konsistensi dalam implementasi aturan ini .
Baca Juga: Dua Saudara Kandung Tenggelam di Pantai Karang Maritim, Satu Selamat dan Satu Berpulang
“Seragam dan atribut bukan hanya sekadar simbol. Ia mencerminkan disiplin, profesionalisme, dan identitas ASN sebagai abdi negara,” tambah Suwandi menekankan makna filosofis dari aturan seragam ini .
Peraturan ini juga menegaskan kesetaraan antara PNS dan PPPK dalam ketentuan berpakaian dinas. Tidak ada lagi perbedaan warna atau model seragam di lingkungan Pemkot Metro, yang mencerminkan prinsip kesetaraan di antara semua komponen ASN .
Peran Penting Pejabat Struktural dalam Implementasi Perwali
Peran Strategis Sekretaris dan Kasubag Umum
Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Metro, Zaki Mubarok, mengingatkan pentingnya peran pejabat sekretariat dan kasubag umum sebagai ujung tombak dalam menyalurkan dan menyebarluaskan informasi ke seluruh staf di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) .
Zaki menegaskan bahwa “Kesekretariatan adalah jantung satuan unit kerja. Karena itu, tugas sekretaris dan kasubag umum sangat vital dalam memastikan tata laksana berjalan sesuai aturan” .
Tanggung Jawab Kepala Perangkat Daerah
Implementasi Perwali ini juga memberikan tanggung jawab khusus kepada kepala perangkat daerah. Zaki Mubarok menekankan bahwa apabila ada ASN yang melanggar aturan pakaian dinas, maka kepala perangkat daerah yang bersangkutan akan mendapat teguran .
Mekanisme ini dimaksudkan untuk menciptakan akuntabilitas berjenjang dan memastikan bahwa aturan ini dilaksanakan secara konsisten di semua tingkat organisasi. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan pemkot dalam menegakkan Perwali yang baru ditetapkan tersebut.
Dasar Hukum dan Landasan Regulasi
Perwali No. 15 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas ASN ini tidak hadir dalam ruang hampa. Zaki Mubarok menjelaskan bahwa peraturan ini memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif .
Salah satu dasar hukum utama yang melandasi Perwali ini adalah Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi PPPK yang disamakan dengan PNS. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 10 Tahun 2024 juga diturunkan menjadi Perwali No. 15 Tahun 2025 .
Harmonisasi peraturan ini penting untuk memastikan adanya keselarasan antara kebijakan daerah dengan regulasi di tingkat nasional. Selain itu, dalam sosialisasi juga disampaikan surat edaran Kementerian Dalam Negeri No. 800.1.12.5/e.666/BAK tertanggal 7 Mei 2025 yang menegaskan kembali tata kerja dan penggunaan pakaian dinas pada Satpol PP provinsi, kabupaten/kota .
Ketentuan Teknis dan Inovasi dalam Perwali Baru
Jenis Pakaian dan Atribut
Perwali No. 15 Tahun 2025 mencakup berbagai ketentuan teknis yang detail mengenai pakaian dinas dan atributnya. Beberapa ketentuan penting yang dipaparkan dalam sosialisasi tersebut antara lain :
-
Pakaian petugas layanan hanya boleh digunakan di front office
-
Tanda jabatan bahu dan saku wajib dikenakan saat rapat koordinasi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota
-
Bagi camat dan lurah, tanda jabatan juga dikenakan saat pelantikan, upacara kemerdekaan, hari jadi daerah, serta hari besar lainnya
-
Lambang Korpri wajib berupa pin, bukan bordir
-
Pada Pakaian Dinas Harian (PDH), nama ASN tidak lagi dibordir melainkan berbentuk papan nama
Inovasi dan Perubahan Signifikan
Beberapa perubahan signifikan dalam peraturan ini menunjukkan upaya penyesuaian dengan perkembangan zaman dan efisiensi. Penggunaan papan nama menggantikan bordir nama pada PDH misalnya, merupakan terobosan yang memudahkan dalam hal administrasi dan fleksibilitas .
Aturan juga mengatur penggunaan list pada PDH coklat khaki gold, ikat pinggang dengan lambang daerah berwarna kuning, serta tanda kerah yang wajib dipakai setiap hari di bagian kanan. Standardisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman visual yang kuat dan profesional .
Dampak dan Harapan Penerapan Perwali No. 15 Tahun 2025
Menghilangkan Disparitas dan Meningkatkan Identitas
Melalui Perwali No. 15 Tahun 2025, Pemerintah Kota Metro berharap tidak ada lagi disparitas dalam penggunaan pakaian dinas antara PNS maupun PPPK. Semua ASN kini memiliki standar yang sama dalam hal pakaian dinas, yang merefleksikan prinsip kesetaraan dalam birokrasi .
Zaki Mubarok menegaskan bahwa “PPPK adalah ASN wajib mengikuti ketentuan yang sama. Tidak ada lagi perbedaan warna atau model seragam di lingkungan Pemkot Metro” . Penegasan ini penting untuk menghilangkan dikotomi yang selama ini mungkin terjadi antara kedua jenis pegawai tersebut.
Meningkatkan Profesionalisme dan Citra Birokrasi
Penataan tata laksana melalui standardisasi pakaian dinas ini menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas sistem kerja di lingkungan pemerintah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan manajemen pemerintahan yang terstruktur dan optimal .
“Pakaian dinas merupakan identitas sekaligus citra institusi serta menjadi cermin dari kesatuan visi dan misi sebuah lembaga pemerintahan,” tutur Zaki Mubarok . Pernyataan ini menggarisbawahi bagaimana aspek visual seperti pakaian dapat menjadi cerminan dari nilai-nilai organisasi yang lebih mendalam.
Implementasi dan Tahapan Selanjutnya
Peran Aktif Seluruh Pemangku Kepentingan
Keberhasilan implementasi Perwali ini membutuhkan komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Dr. Suwandi dalam sambutannya berharap para peserta sosialisasi mengikuti kegiatan dengan serius sehingga perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Metro mampu mengimplementasikan aturan tersebut secara menyeluruh .
Peran aktif para pejabat struktural, khususnya sekretaris dan kasubag umum, menjadi kunci dalam memastikan sosialisasi berlanjut hingga ke tingkat unit kerja yang paling bawah. Mereka bertugas menyalurkan dan menyebarkan informasi ke seluruh staf di OPD masing-masing .
Monitoring dan Evaluasi
Untuk memastikan implementasi yang konsisten, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Teguran kepada kepala perangkat daerah jika terdapat pelanggar aturan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan ini .
Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan akuntabilitas vertikal yang efektif, dimana pimpinan unit kerja merasa bertanggung jawab untuk memastikan bawahannya mematuhi peraturan yang berlaku.
Semangat Perubahan Menuju Birokrasi Profesional
Sosialisasi Perwali No. 15 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas ASN bukan sekadar formalitas belaka. Ini merupakan bagian dari transformasi birokrasi yang sedang diupayakan oleh Pemerintah Kota Metro. Dengan menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam berpakaian, pemkot berusaha membangun fondasi yang kokoh untuk menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berwibawa.
Semangat yang terkandung dalam peraturan ini sejalan dengan visi pembangunan manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika ASN tampil dengan seragam yang rapi dan profesional, tidak hanya identitas individu yang terbangun, tetapi juga citra institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan meningkat.
Implementasi yang konsisten dari peraturan ini diharapkan dapat menjadi pemicu perubahan positif dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan lainnya, menuju Kota Metro yang lebih maju dan sejahtera.
